Luhut Minta Tata Kelola MBG Dibenahipanduan praktis
Pemerintah Indonesia memprioritaskan penanganan karhutla di enam provinsi. Penetapan enam provinsi itu didasarkan pada tingginya risiko karhutla.keamanan data
DPR RI mengambil inisiatif untuk mempercepat pembahasan RUU pengganti UU No.22 tahun 2001 menjadi Undang-Undang (UU) baru.